Untuk meningkatkan relevansilulusan dengan dunia kerja, PPNS setiap tahun menggelar Workshop on Advisory Board (IAB) atau Pertemuan Penasehat PPNS. Senin (17/12), hampir 40 mitra industri PPNS hadir untuk berdiskusi dan memberikan masukan bagi PPNS terutama untukkurikulum, kualitas lulusan, dan lain-lain. Tema IAB tahun ini fokus pada peranindustri terhadap program pemerintah, yakni revitalisasi politeknik.
Hadir dalam acara ini, Dirjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo. Dalam kesempatan ini, Dirjen menyampaikan bahwa mulai tahun lalu pemerintah sudah fokus pada pendidikan vokasi, terutama politeknik. Hal ini dikarenakan menurut data, pengangguran lulusan universitas cenderung naik sedangkan pengangguran lulusan politeknik menurun. Oleh karena itu, Kemristekdikti sudah melakukan moratorium pendirian universitas, hanya politeknik yang boleh dibuka.
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas politeknik adalah Program Revitalisasi Politeknik.Dimana dua poin utamanya adalah program Teaching Factory dan Dual System.Teaching Factory artinya politeknik harus menjadi “mini pabrik”. Sehinggamahasiswa belajar melalui praktek langsung produksi di kampus. Sedangkan DualSystem yakni program magang satu tahun di Industri. Program magang satu tahundi industri ini, PPNS membuat skema, 1 semester di Teaching Factory PPNS dan 1semester lagi di industri.
“Keterlibatan industri yang intens akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kampus. Hanya industri yang tahu kompetensi apa yang dibutuhkan. Bukan kampus itu sendiri,” ungkap Patdono.
Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Eko Julianto menyampaikan bahwa melalui program revitalisasi politeknik, sebenarnya PPNS ingin “menitipkan capaian pembelajaran” ke industri. “Mereka mendapatkan teori di kampus, namun tempat paling baik untuk belajar itu sebenarnya ya industri. Pemerintah ingin mahasiswa politeknik magangnya lebih lama di industri. Untuk itulah kami meminta kesediaan bapak/ibu pimpinan perusahaan untuk mempertimbangkan hal ini,” ungkap Eko.
Dalam pertemuan itu, hadir pimpinan perusahaan dan HRD dari berbagai perusahaan, mulai dari galangan kapal, konstruksi, manufaktur, dan lain-lain.